PERFORMANCE BASED BUDGETING (PBB)


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting adalah merupakan tuntutan atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) khsusnya tata kelola pada segmen penrencanaan dan penganggaran pemerintah yaitu transparansi perencanaan dan anggaran serta akuntabilitas kinerja  dengan pengelolaan yang profesional terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Hal ini diperkuat dengan  undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah mengubah secara drastis sistem penganggaran. Paket undang-undang inilah yang merupakan fondasi bagi pelaksanaan reformasi di bidang keuangan. Sementara dari amanat penacapaian kinerja anggaran, terdapat beberapa aturan terkait yang mendasarinya yaitu:
1.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Reformasi birokrasi sebagai landasan fundamental tata kelola pemerintahan yang baik, jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan berbasis kinerja maka terdapat tiga sasaran yang akan dicapai yaitu meliputi sebagai berikut:
1) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting),
2) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term\ Expenditure Framework/MTEF),
3) Penerapan Anggaran Terpadu (Unified Budget)

Ketiga sasaran tersebut merupakan satu kesatuan prinsip yang harus dapat
diterapkan dengan baik untuk menjawab harapan publik (Akuntabilitas) terhadap anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai contoh success story proses PBK ini, Kementerian keuangan sejak tahun 2004, selaku perwakilan pemerintah dalam hal ini, telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam sistem penganggaran di Indonesia sebagaimana amanat UU nomor 17 di atas,  dimana dalam penyusunan rencana kerja dananggaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja  yang akan dicapai (capaian Kinerja).

Saat ini proses penerapan PBK terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan agar fungsi anggaran sebagai alat manajemen kinerja dan pedoman arah pembangunan maupun sebagai alat akuntabilitas (public accountability) dapat tercapai.  Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas implementasi PBK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa keterkaitan antara sumber daya (input) dengan keluaran (output) yang ingin dihasilkan, maupun output dengan outcome yang ingin dicapai, masih sangat lemah. Terkait hal tersebut Kemenkeu melakukan penyempurnaan kebijakan sistem penganggaran berbasis hasil  (outcome) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah. Sebagai salah satu turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Alur umum PRoses Outcome

Sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan di datas, tahun 2014 dan 2015, Kemenkeu (DJA) melakukan inisiasi penyempurnaan penerapan sistem PBK yang diawali dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam dokumen penganggaran. Selanjutnya dilakukan penguatan dan penajaman informasi kinerja yang semakin jelas, relevan, dan terukur Arsitektur kinerja dalam RKA-KL yang semula berdasarkan struktur organisasi diubah menjadi berbasis pada hasil (outcome). Metodenya menggunakan pendekatan kerangka logika (logic model) yang membentuk keterkaitan logis antara outcome, output, aktivitas, dan input, serta indikator dan target untuk masing-masing outcome dan output.
Penataan ADIK di Kemenkeu Salah satu Inisiatif Strategis dalam Roadmap Implementasi PBK pada Kemenkeu adalah penyelesaian penyusunan ADIK sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 370/SJ/2014. Penataan ADIK diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal, yaitu: (1) relevansi antara input dengan output, dan output dengan outcome dapat terlihat dengan jelas; (2) rumusan outcome yang jelas dan selaras dengan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap jenjang organisasi struktural terhadap dokumen perencanaan, dokumen
penganggaran serta dokumen kinerja pada level masing-masing yang digambarkan pada setiap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai turunan  pada Rencana Strategis masing-masing (Renstra). Koherensi dokumen-dokumen perencanaan sebagai arah PBK (PBB) dapat digambarkan sebagai berikut:

Untuk melihat praktik PKB lebih detail, dapat dilihat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah berhasil melalukan pengukuran dan pengelolan kinerja secara utuh dengan mengadopsi metode Balanced Scorecard yang disertai dengan penerapan Logic model yang ketat dalam membangun hirarki sebab akibat (causality effect) pada pencapaian visi misi. Secara garis besar pengelolaan kinerja KKP dapat dilihat pada beberapa tulisan saya terdahulu pada situs ini. Secara sederhana dapat dilukiskan pada gambar berikut:

Kesempurnaan PBK aatau PBK yang presisi dapat digambarkan dengan proses Logic Model yang kuat seperti pada gambar berikut ini:

Proses Logic model yang kuat, dapat digambarkan seperti berikut:

Sebagai tambahan penjelasan, bahwa keseluruhan entitas proses sistem perencanaan dan anggaran dalam ruang lingkup kinerja sebagaimana sasaran PBK, akan bermuara pada sistem pengukuran dan pengelolan kinerja (performance measurement and performance management) pada proses bisnis sebagai berikut:

Sebelum sampai ke proses IT di atas, juga dilakukan suatu proses pengkodean (recode) atas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada daerah dan RK-AKL pada kementerian.
Mengapa…..
Oleh karena RKA (daerah) dan RKAKL yang belum melalui proese cascade dapat dipastikan bahwa dari Visi-misi-tujuan-sasaran-program-Indikator-target, belum berjenjang sesuai hirarki struktural maupun fungsional. Proses kodifikasi pengganggaran, dapat digambarkan seperti berikut:


—————————————–
Salam Pengeloaan Kinerja Pemerintah…
______________________
“Without strong visionary leadership,
no strategy will be executed effectively.”
Robert S. Kaplan
_______________________

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalender

July 2019
M T W T F S S
« Jun   Aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Jumlah Kunjungan

002897
Views Today : 11
Total views : 5615

Tentang Suyutimarzuki

Text Here