No comments yet

Kebijakan Pembangunan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

What we measure affects what we do. If we focus only on material wellbeing – on, say, the production of goods, rather than on health, education, and the environment – we become distorted in the same way that these measures are distorted; we become more materialistic…. JOSEPH E. STIGLITZ (2018)

Apa yang kita ukur memengaruhi apa yang kita lakukan. Jika kita hanya fokus pada kesejahteraan materi saja – katakanlah, produksi barang, bukan pada kesehatan, pendidikan, dan lingkungan – kita menjadi terdistorsi dengan cara yang sama untuk menilai kesejahteraan dari sisi materi saja, Kita menjadi lebih materialistis.

Oleh: Suyuti Marzuki

Pembangunan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat…..
Apa artinya dan mengapa itu penting…
Pendekatan Kesejahteraan sebagaimana welfare state yang telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi, adalah suatu tujuan kebijakan secara komprehensif, menyeluruh yang menggabungkan tujuan ekonomi dan non-ekonomi menjadi satu kerangka kerja: kesejahteraan bukan hanya tentang kesehatan atau meningkatkan ketahanan masyarakat, juga bukan merupakan hanya sekedar tambahan opsional untuk dipertimbangkan begitu tujuan kebijakan ekonomi telah dipenuhi.

Gagasan perubahan dari bawah bukanlah hal baru, namun telah ada di atas landasan ideologi dan teori dan symbol pluralism yaitu keberagamaan atas kepentingan dalam masyarakat, dan kepentingan masyarakat akan terlayani jika kekuasan dibagikan disbanding jika dikonsentrasikan (Ife & Frank Tesoriero, 2008, p.262). Perspektif masyarakat sebagai perspektif puncak dalam balanced scorecard pemerintah jika ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya akan sejalan dengan pandangan-pandangan Jim Ife dan Frank (2008) pada prinsip-prinsip ekologi (Ecological principles) yang meliputi unsur-unsur holistik(Holism), keberlanjutan (Sustainability), keanekaragaman antara masyarakat dan dalam komunitas dan  menjaga keragaman (Diversity), pengembangan pemuliaan organik dan nilai atribut khusus komunitas(Organic development), dan keberlanjutan yang harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang serta pembangunan yang seimbang – mengenali perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan pribadi / spiritual (Balanced development).

Prinsip selanjutnya dari Ife adalah social justicedan human rights principles, valuing the local, prinsip-prinsip proses (Process principles) pada internal proses perspektif (Process, outcome and vision) dan prinsip global serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai lokal. Kesemua unsur-unsur ini akan terbangun dalam bentuk sasaran-sasaran strategi (SS) dan indikator kinerja (IKU) yang pada prinsipnya diukur secarabersama-sama dengan masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat dan pembangunan masyarakat secara utuh di dalam bangunan peta strategi (Suyuti, 2017).

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk lebih fokus kepada pengukuran kesejahteraan masyarakat secara nasional, regional dan derah melalui assessment strategi dan indikator kesejahteraan  masyarakat kemudian menetapkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam disain yang menyeluruh yaitu mengukur capaian outcome atas kesejahteraan sebagai upaya nyata mengatasi kesenjangan masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang masih sangat rendah. Angka kesejahteraan yang sangat rendah adalah fakta kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai menjadi dasar arti pentingnya kebijakan kesejahteraan ini, untuk membantu pembuat kebijakan untuk memprediksi dan mengukur capaian dampak kebijakan atas kehidupan masyarakat yang masih rendah tadi. Yaitu suatu kondisi kehidupan sosial yang masih jauh dari kemajuan bahkan kehidupan sosial tidak terjangkau, yang secara langsung menurunkan efektivitas pengeluaran/belanja publik. 
Untuk merealisasikan potensi ini diperlukan perubahan pada proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan lokal, termasuk di dalamnya reformasi dalam rangka penyatuan antara kebijakan dan reformasi proses pengalokasian anggaran. Sebagai contoh di Inggris, Health and Wellbeing Boards (HWBs) memiliki peran kunci dalam hal ini, akan tetapi tidak dapat menjalankan secara utuh secara sendiri tanpa kerjasama seluruh pihak.

Karena itu kami menyarankan:
1. Semua partai politik harus menetapkan pendekatan mereka terhadap kesejahteraan dalam manifesto mereka: bagaimana mereka memahami perannya sebagai tujuan kebijakan, bagaimana mereka mengusulkan untuk menggunakan fakta tingkat kesejahteraan yang rendah sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan, dan bagaimana mereka percaya
pemerintah dan Parlemen harus memantau kemajuan bersama.
2. Pemerintah harus membangun  Strategi Kesejahteraan yang menjabarkan tujuan utama kebijakan kesejahteraan dan bagaimana rencananya untuk mewujudkannya.Strategi tersebut harus memperjelas bagaimana pemerintah menangani ketidaksetaraan kesejahteraan dan membantu masyarakat yang memiliki kesejahteraan sangat rendah.
3. Kebijakan baru harus secara rutin dinilai dampaknya (outcomes) terhadap kesejahteraan. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan alat analisis kebijakan baru untuk mengaktifkan kebijakan kesejahteraan ini.
4. Analis kesejahteraan harus tertanam di semua departemen (K/L, daerah), dan rencana bisnis proses setiap departemen yang diharapkan untuk mengatasi rendahnya kontribusi kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Tinjauan pengeluaran dan alokasi anggaran departemen harus memperhitungkan kontribusi setiap departemen terhadap  kesejahteraan, termasuk kontribusi mereka terhadap hasil yang berada di luar tujuan departemen mereka sendiri.
6. Dewan (DPR, DPRD) harus bekerjsama  dengan departemen pemerintah dalam memetakan jalur yang menghubungkan tugas fungsi masing-masing departemen dengan hasil kesejahteraan. Jalur ini harus mengidentifikasi departemen lain yang terlibat dan harus memandu pekerjaan lintas-departemen dan jika diperlukan dapat dilakukan reorganisasi.
7. Case pada HWB seperti yang diaphami, telah  meneliti dan menilai dampak kesejahteraan dari kebijakan dewan di bidang-bidang di luar perawatan kesehatan dan aspek sosial, seperti perumahan, perencanaan, dan kebijakan lingkungan. Dapat dilihat pada kebijakan pemerintah inggrtis pada insitutusi kesehatan Masyarakat Inggris (PHE) yang menyediakan tools dan panduan untuk memungkinkan berjalannya agenda berbasis masyarakat ini.
8. Otoritas lokal, di indonesia otoritas lokal dapat diartikan sebagai desa yang mandiri dalam mengusulkan program. Orotitas lokal harus menggunakan kesejahteraan sebagai kerangka kerja terpadu untuk bergabung dengan layanan publik – misalnya dengan menggunakan kesejahteraan dalam commissioning berbasis hasil/dampak outcome, atau membentuk tim multi-lembaga yang bekerja bersama untuk mencapai hasil kesejahteraan bersama….
____________________

Salam Social Welfare
Indonesia menuju Welfare state


Post a comment