No comments yet

Pandangan James Midgley terhadap Social Development Perspektif Institusional

ACHIEVING SOCIAL DEVELOPMENT: THE INSTITUTIONAL PERSPECTIVE
Chapter V: Social development (Midgley, 1995; p.139)


Pembangunan sosial menurut pandangan Midgley yaitu mengharmonisasikan beragam institusi sosial termasuk pasar, komunitas dan negara untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam perspektif ini, pemerintah harus memainkan peranan aktif untuk mengharmonisasikan strategi yang berbeda dan mengelola usaha pembangunan sosial. Dengan begitu, perspektif institusional dicirikan sebagai aktivitas administratif yang mengelola pluralisme.

Karakteristik perspektif institusional, yakni pemerintah memainkan peran aktif, membutuhkan pembentukan organisasi formal yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi berbagai pendekatan strategi yang berbeda, mempromosikan pluralisme dan mengakomodasi beragam keyakinan yang ada.

Akar dari perspektif ini timbul di zaman renaissans ketika Sir Thomas More dan Desiderius Erasmus pertama kali memohonkan adanya toleransi beragama. Kemudian timbulnya ideologi kapitalisme dan sosialisme menginspirasi suatu perspektif untuk berdiri di antara keduanya. Munculah perpektif institusional yang memiliki kerangka berpikir plural. Istilah institusionalisme sendiri dipopulerkan oleh Thorstein Veblen yang menyakini nilai dan institusi masyarakat yang lebih luas sangat penting sebagaimana pasar dalam menentukan perilaku ekonomi. Istilah ini juga mendapat pengaruh dari John Dewey dan William James yang membawa ide pragmatisme dimana mereka mendasarkan ide bahwa manusia tidak tahu menahu akan dunia secara pasif lewat indera tapi mereka menguji kebenaran lewat pengalaman. Juga dari Keynes yang menantang ortodoksi ekonomi laissez-faire, yang menolak bahwa ekonomi adalah sistem yang mengatur dirinya sendiri. Pemerintah harus mengintervensi untuk mengelola penerimaan dan lapangan pekerjaan yang luas serta pemasukan yang stabil. Keynes tidak percaya bahwa negara harus menasionalisasikan ekonomi seperti ekonomi sentralistik ala Soviet.

Peranan Keynes dalam menopang perspektif intitusional tidak terlepas dari pemikiran William Beveridge. Keynes dan Beveridge yakin pemerintah harus berperan aktif mengatur ekonomi dan menciptakan pelayanan sosial untuk memastikan standar minimal kesejahteraan terpenuhi dan menolak kontrol penuh negara atas ekonomi. Pandangan lain dibawakan Tawney dan Titmuss yang menekankan pentingnya nilai (seperti solidaritas, altruisme, persaudaraan, saling tolong-menolong) dan institusi yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Aktivitas sosial dan ekonomi harus direncanakan pemerintah dalam rangka memperkuat solidaritas dan meminimalisasi kelas dan adanya divisi yang merupakan hambatan utama kemajuan ekonomi dan sosial.

Dari sini, tentu kita mengenal istilah lain seperit market socialism yang dipopulerkan John Roemer (1993), yang berarti kombinasi kepemilikan bersama dengan prinsip-prinsip pasar untuk menentukan harga dan mengatur kuota produksi.  Korporatisme yang berarti pemerintah bersatu dengan banyak masyarakat industri untuk mengorganisasikan pekerja dan industri bisnis untuk mengurangi konflik, merencanakan ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Pendukung pendekatan statis menekankan program pembangunan sosial harus diformulasikan dan diimplementasikan oleh negara, terutama di level pusat. Golongan komunitarian yakin bahwa pembangunan sosial dapat dengan baik dilakukan di tingkat lokal lewat usaha masyarakat lokal tersebut (berbasis dewan desa, komite lokal dan organisasi massa). Komunitarian juga mengakui kontribusi organisasi nonpemerintah (ornop) dalam meningkatkan pembangunan sosial. Berbeda dengan para individualis. Strategi mereka adalah mengimplementasikan strategi perusahaan yang efektif membutuhkan dasar-dasar organisasional, penempatan personil dan berkomitmen untuk jadi bagian dalam kepemimpinan politik.

Agen pembangunan sosial pemerintah harus meluaskan aktivitasnya hingga level lokal dan memastikan keterlibatan ornop. Untuk keefektifannya, implementasi perspektif institusional tidak boleh didikte oleh politisi, birokrat, dan perencana tapi harus melibatkan semua konstituen.

Pembangunan sosial  dimulai dari usaha mempromosikan community development di daerah pedesaan. Aksi komunitas (community action) fokus pada mobilisasi politis dan partisipasi masyarakat dalam program sosial. Sementara pembangunan wilayah fokus pada daerah kurang berkembang untuk meningkatkan transformasi sosial-ekonominya.

Meskipun sasaran pembangunan sosial adalah untuk semua, namun fokusnya tetap pada kurang beruntung (seperti kantung kemiskinan kota, komunitas desa dengan penghasilan rendah, terutama di daerah yang terisolasi dan wilayah terdeprivasi). Hal ini dapat disebut diskriminasi positif atau daerah prioritas. Diskriminasi positif menggunakan ekonomi, pajak dan kebijakan sosial untuk mengatur sumber daya secara langsung kepada kelompok yang berkebutuhan dalam basis geografis.

Pembangunan terdistorsi terjadi manakala pembangunan ekonomi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan di semua sektor. Untuk itu perlu dibentuk organisasi formal dan tata kelola yang institusional yang mampu mengintegrasikan kebijakan sosial dan ekonomi; pembangunan ekonomi harus punya imbas langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial seluruh rakyat (investasi harus menciptakan peluang lapangan kerja yang mampu meningkatkan penghasilan orang-orang pada umumnya); formulasi kebijakan dan program sosial yang berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi; pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang dapat memobilisasi kapital sosial. Istilah kapital sosial dapat berarti kekuatan ikatan komunitas yang membuat orang lebih dapat berpartisipasi dalam pembangunan; penciptaan infrastruktur sosial yang dapat meningkatkan kapasitas kapital sosial yang dibutuhkan komunitas dan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan; ataupun pembangunan aset di antara kelompok berpenghasilan rendah.

Ada beberapa pendekatan dalam perspektifinstitusional. Dalam pendekatan perusahaan dengan perspektif komunitarian dan statis, pemerintah meningkatkan dan mendukung sektor usaha informal dan menggunakan pendekatan perusahaan untuk menghadapi masalah-masalah pada kelompok berpenghasilan rendah. Ada juga yang hanya menguatkan sektor perusahaan dengan menghilangkan bermacam-macam pembatasan terhadap aktivitas ekonomi informal dan memperkenalkan ukuran dalam mempromosikan aktivitas ini. Ada lagi yang mengintegrasikan sektor informal dengan sektor formal yang lebih besar dengan mendesak bisnis yang lebih besar untuk bersubkontrak dengan sektor usaha informal dan meningkatkan arus barang dan jasa yang mereka beli dari perusahaan ini.

Post a comment